Fungsi, Tugas dan Kewajiban Pramuwisata


Fungsi Pramuwisata

Yang dimaksud dengan fungsi adalah suatu pemikiran teoritis tentang sesuatu tugas yang dilakukan seorang pramuwisata meliputi :

  1. Memberi penerangan dan penjelasan kepada para wisatawan yang harus mempunyai “Sense of Diplomacy”.
  2. Sebagai teman dalam perjalanan bagi wisatawan dalam batas-batas kewajaran.
  3. Sebagai pelindung dari berbagai bentuk gangguan terhadap wisatawan dan barang-barang bawaannya.
  4. Sebagai wakil dari Biro Perjalanan Wisata / Instansi dimana dia bekerja.
  5. Pramuwisata sebagai penjual jasanya kepada Biro Perjalanan Wisata maupun Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW) dan Instansi dimana dia bekerja.
  6. Oleh karenanya dia harus bertindak pada garis-garis “Policy perusahaannya” dan harus mempunyai loyalitas yang tinggi serta disiplin yang kuat.
Baca juga :  Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pramuwisata

 

Tugas Pramuwisata

Tugas pramuwisata telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No: KM. 82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1998. Sesuai Ayat 1 Pasal 3 Surat Keputusan tersebut tugas pramuwisata adalah :

  1. Mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia.
  2. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan memberi petunjuk tentang objek wisata, serta memberi penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya.
  3. Membantu mengurus barang bawaan wisatawan dan memberi pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya. Dalam melakukan tugas-tugasnya itu seorang pramuwisata harus mentaati kode etik profesi, memakai tanda pengenal (badge) dan memenuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan.
Baca juga :  Persyaratan Pramuwisata

 

Kewajiban Pramuwisata

Mengenai kewajiban pramuwisata dan pengatur pramuwisata di dalam pasal 11 dikatakan sebagai berikut :

  1. Pramuwisata berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dan tembusannya kepada biro perjalanan umum yang menugaskannya.
  2. Pengaturan wisata berkewajiban membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sebagai bahan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) biro perjalanan umum yang bersangkuan. (Yoeti, 2000 : 23)

 

Scroll to Top